Pendidikan Inklusif merupakan sebuah kondisi dimana seseorang atau sekelompok siswa diperlakukan sama dengan siswa pada umumnya dengan pemahaman integral terhadap latar belakangnya termasuk sudut pandang yang dimilikinya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, yang dimana sistem layanan pendidikannya memiliki syarat agar anak berkelainan dilayani di sekolah sesuai kemampuannya bersama-sama teman sebayanya hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Merujuk dari tujuan Pendidikan inklusif tersebut dalam kurun waktu lima 5 tahun terakhir banyak sekolah reguler yang telah membuka diri untuk menerima anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa regular. Namun sayangnya pendidikan inklusif yang terjadi di Indonesia masih mengalami hambatan, hambatan yang terjadi seperti yang di jelaskan oleh Juwono dan Kumara bahwa selama ini kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuhan khusus, minimnya keterampilan guru dalam menangani ABK dan sikap guru terhadap ABK yang dilihat masih memandang sebelah mata padahal peran guru dalam Pendidikan inklusif ini sangatlah penting. Banyak juga faktor-faktor yang menyebabkan Pendidikan inklusif di Indonesia mengalami hambatan, padahal hal ini sudah tercantum jelas di permendiknas 70 tahun 2009.

SD inklusi yang sudah menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan memiliki anak didik dengan karakteristik ABK dan reguler. Guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dan dengan perlakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pengintergrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas dan atau guru bidang studi yang kedapatan di kelasnya ada ABK masih menunjukkan sikap “terpaksa” dalam mendampingi ABK memahami materi.

Dari beberapa permasalahan yang terjadi kita harus memiliki upaya-upaya untuk mewujudkan wajah penyelenggara Pendidikan inklusi yang lebih baik bagi sekolah dasar di masa depan. Yaitu bisa dengan meninjau ulang kesiapan sekolah untuk menerima peserta didik ABK, meninjau ulang kurikulum pengembangan pendidikan, serta pengawasan untuk pendidikan ABK di Indonesia. Kurangnya dukungan dari pemerintah membuat guru-guru tidak memiliki keahlian khusus oleh karena itu penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga penyelenggara dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, ada 8 (delapan) komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah inklusif, yaitu : peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, manajemen sekolah, penghargaan dan sanksi, pemberdayaan masyarakat. Tenaga Pendidik yang terdapat dalam poin ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Karya: Sindy Yusa Elyana

Judul: Problematika dan solusi penyelenggara Pendidikan inklusi bagi sekolah dasar di masa depan.

Asal: H. 2010894 UNIVERSITAS DJUANDA

Author: wisatakopi